Mitigasi Dampak COVID-19 pada Sistem Keuangan di Indonesia

COVID-19 dan berbagai upaya untuk memperlambat penyebarannya, termasuk social distancing (dan Pembatasan Sosial Skala Besar atau PSBB di beberapa daerah) dan aturan transportasi membawa dampak mendalam ke berbagai tingkat sistem sosial ekonomi Indonesia. Di tengah krisis, Pemerintah Indonesia diharapkan untuk memberikan respon kuat di bidang fiskal guna melindungi rumah tangga, bisnis dan pasar keuangan dari kerusakan yang lebih signifikan.

Pemerintah telah mengambil aksi cepat dengan menetapkan serangkaian tindakan fiskal dan non-fiskal untuk mengurangi gejolak ekonomi akibat pandemi ini. Hingga Maret 2020, pemerintah telah mengalokasikan tambahan APBN 2020 sebesar Rp 401,5 (USD 24,5 miliar) untuk stimulus keuangan; hampir 55% dialokasikan untuk pemulihan ekonomi yang mencakup restrukturisasi kredit dan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah, serta insentif pajak dan kredit untuk bisnis.

Selain paket fiskal, Pemerintah Indonesia juga telah memperkenalkan langkah-langkah lain untuk membantu individu dan bisnis yang terkena dampak (terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM). Sejumlah langkah yang terkait dengan pertanian dan keuangan:

  • restrukturisasi kredit untuk UMKM dan perorangan dengan pinjaman di bawah Rp10 miliar melalui penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, dan penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, serta dalam beberapa kasus konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.
  • penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit hingga Rp10 Miliar di sektor-sektor yang terkena dampak COVID-19;
  • relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) relaksasi untuk debitur yang terkena dampak COVID-19. Termasuk dalam bentuk pengurangan/penghapusan pembayaran bunga dan penjadwalan kembali pembayaran pinjaman pokok hingga enam bulan untuk peminjam lama, dan kelonggaran persyaratan administrasi untuk pemohon baru;
  • penyederhanaan dan pengurangan batasan dan kebijakan yang berkaitan dengan ekspor untuk semua sektor termasuk pertanian serta penyederhanaan dan pengurangan batasan dan kebijakan yang berkaitan dengan impor, terutama untuk komoditas tanaman utama, dan
  • percepatan waktu pemrosesan terkait dengan ekspor dan impor untuk perusahaan (termasuk UMKM) bercatatan baik dan peningkatan layanan ekspor-impor serta pengawasan melalui ekosistem logistik nasional.

Peraturan Pemerintah Indonesia untuk memerangi COVID-19 bertujuan untuk membantu berbagai tingkat masyarakat, termasuk di sektor pertanian perdesaan. Berbagai langkah yang diambil diharapkan dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh petani, pedagang dan UMKM di musim panen saat ini, sehingga bisa mencegah gagal bayar pinjaman skala besar di daerah perdesaan. Kebijakan-kebijakan ini akan sangat membantu dalam mengurangi beban utang bagi banyak orang, termasuk mereka yang berada dalam rantai nilai pertanian. Hal ini dapat membantu petani, pedagang, dan pelaku pasar lokal untuk mempertahankan modal mereka dan menginvestasikannya kembali di musim berikutnya.

Untuk mendukung Pemerintah Indonesia sekaligus memainkan perannya dalam memastikan keberlanjutan rantai nilai pertanian, PRISMA terus berupaya untuk memastikan bahwa petani memiliki akses ke input berkualitas dengan skema pembayaran yang fleksibel dan UMKM memiliki akses ke sumber keuangan. Diharapkan bahwa bisnis mereka dapat bertahan melewati pandemi ini. PRISMA juga berharap bahwa komoditas dan rantai pasokan dapat terus berfungsi jika kami mendukung inisiatif ini, bekerja berdampingan dengan upaya Pemerintah Indonesia dan meningkatkan penggunaan teknologi selama masa krisis.


[1] Kementerian Keuangan, 2020. COVID-19

[2] OJK, 2020. POJK Countercylical Dampak COVID-10

[3] Kementerian Koordinator Perekonomian, 2020. Relaksasi KUR Hingga 6 bulan

[4] Katadata, 2020. Peraturan Non-Fiskal Pemerintah untuk Menghadapi COVID-19